Harapan terlahir kembali bagi pelaku pasar kripto di Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah mengambil langkah besar untuk mencabut aturan pajak kontroversial yang oleh banyak pakar industri disebut "tidak adil dan tidak dapat dilaksanakan." Aturan tersebut, yang menyangkut kewajiban pelaporan pajak bagi perantara kripto, telah memicu pertentangan sengit sejak diadopsi. Pencabutannya dapat menyederhanakan kehidupan bisnis kripto dan mendorong adopsi aset digital. Artikel ini mengupas detail inisiatif legislatif ini, alasan penentangan terhadap aturan pajak, dan implikasi potensial bagi masa depan regulasi kripto di Amerika Serikat.
DPR terlibat perang soal pajak kripto
RUU untuk mencabut aturan pajak yang kontroversial telah disahkan DPR, yang merupakan kemenangan signifikan bagi para pendukung kripto. Aturan tersebut, yang awalnya dimasukkan dalam Undang-Undang Infrastruktur 2021, memberlakukan persyaratan pelaporan pajak yang luas pada “broker” mata uang kripto, sebuah definisi yang dapat mencakup pelaku seperti penambang, validator transaksi, dan pengembang perangkat lunak.
Banyak pakar industri mengkritik aturan tersebut sebagai aturan yang tidak jelas, tidak dapat ditegakkan, dan berpotensi merusak inovasi mata uang kripto. Mereka percaya bahwa definisi "broker" yang terlalu luas berisiko membatasi pelaku yang tidak memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban pelaporan pajak, yang dapat memaksa mereka meninggalkan sektor tersebut atau mendirikan usaha di luar negeri.
Konsekuensi dan perspektif: menuju regulasi yang lebih jelas?
Jika rancangan undang-undang itu disahkan Senat dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Biden, hal itu akan mengirimkan sinyal kuat untuk regulasi yang lebih jelas dan lebih ramah terhadap inovasi di sektor mata uang kripto. Mencabut aturan pajak yang kontroversial akan menyederhanakan kehidupan bisnis kripto dan mengurangi ketidakpastian hukum, yang dapat mendorong investasi dan adopsi aset digital.
Namun, penting untuk dicatat bahwa inisiatif ini tidak menyelesaikan semua masalah regulasi yang dihadapi industri mata uang kripto. Masalah penting lainnya, seperti klasifikasi mata uang kripto sebagai sekuritas atau komoditas, regulasi stablecoin, dan antipencucian uang, masih belum terselesaikan dan memerlukan perhatian segera dari legislator dan regulator.
